Catatan Sejarah Kota Tenggarong

Sepanjang catatan sejarah, pusat pemerintahan di Kutai ini dimulai dari Pemerintahan           Kutai Kertanegara, yang secara berturut-turut disebut sebagai berikut:

1.    Kutai Lama (1300-1732)

2.    Pemarangan (1732-1782)

3.    Tenggarong (1782-1950)

4.    Samarinda (1950-1957)

5.    Tenggarong (1958-sampai sekarang)

Sejak tahun 1300 sampai dengan awal tahun 1960 yang menjadi raja sultan dalam daerah Swapraja/ Kerajaan Kutai Kertanegara itu berturut-turut menurut tahun pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1.    1300-1325 : Aji Batara Agung Dewa Sakti

2.    1350-1360 : Aji Batara Agung Paduka Nira

3.    1370-1420 : Aji Maharaja Sultan

4.    1420-1475 : Aji Raja Mandarsyah

5.    1475-1525 : Aji Pangeran Tumenggung Jaya Baya

6.    1525-1600 : Aji Raja Mahkota

7.    1600-1605 : Aji Dilanggar

8.    1605-1635 : Aji Pangeran Sinum Panji Pendapa

9.    1635-1650 : Aji Pangeran Dipati Agung

10. 1650-1685 : Aji Pangeran Mejo Kesuma

11. 1685-1700 : Aji Begi gelar Aji Ratu Agung

12. 1700-1730 : Aji Pangeran Dipati Tua

13. 1730-1732 : Aji Pangeran Dipati Anum Panji Pendapa

14. 1732-1739 : Sultan Aji Muhammad Idris

15. 1739-1782 : Aji Imbut gelar Sultan Muhammad Muslihudin

16. 1782-1850 : Sultan Aji Muhammad Salehuddin

17. 1850-1899 : Sultan Aji Muhammad Sulaiman

18. 1899-1915 : Sultan Aji Alimuddin

19. 1921-1960 : Sultan Aji Muhammad Parikesit

Dikatakan selanjutnya, bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara sejak 17 Juli 1863 mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Hindia Belanda yang berarti menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, akibat ditandatanganinya Lange Contract oleh Sultan Kutai pada waktu itu, karena kalah perang.

Pada waktu pendudukan Jepang dalam taun 1942, Daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa. Sultan selaku kepala Swapraja dinobatkan sebagai Koo, yang berarti mempunyai kedudukan jelas sebagai anggota keluarga dari Raja Jepang. Maksudnya ialah agar memutuskan hubungan dengan Kerajaan Belanda dan kemudian bersumpah setia kepada Jepang.

Dalam tahun 1945 Kalimantan Timur berhasil diduduki kembali oleh Belanda, termasuk Daerah Swapraja Kutai Kertanegara. Pertengahan tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi federasi dengan status “satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri” dan terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulongan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir dengan sebutan “Daerah Swapraja”. Selanjutkan sejak 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat, RIS.

Pada tanggal 10 April 1950, Federasi Kalimantan Timur masuk dalam Republik Indonesia (Yogya). Berdasarkan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tanggal 7 Januari 1953, maka Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai, dan merupakan daerah otonom/ Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten.

Kemudian berkat perjuangan yang gigih dari rakyat daerah itu sendiri, maka berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, bekas Daerah Iatimewa itu dihapuskan dan dibagi dalam 3 daerah swatantra yakni:

1.    Kota Praja Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan.

2.    Kotapraja Samarinda dengan ibu kota Samarinda.

3.    Daerah Tingkat II Kutai dengan ibu kota Tenggarong.

Tweet